logo
  home  contact  sitemap  
Selamat Datang di Website Resmi Kajian Lingkungan Hidup Strategis - KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup..

Rakernas AMDAL 2013: Meningkatkan Efektifitas Izin Lingkungan

20 June 2013

MENLH_RAKER_AMDAL_2013

Batam, 19 Juni 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Amdal 2013 pada 19-20 Juni 2013 di Batam yang dihadiri oleh sekitar 1.000 orang perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL), Pusat Studi Lingkungan (PSL) berbagai Perguruan Tinggi, pemkararsa, konsultan amdal, LSM, instansi pemerintah terkait dan anggota Forum AMDAL Indonesia (FAI) dari berbagai penjuru di Indonesia. Acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.

 

RAKERNAS AMDAL 2013 terasa istimewa karena bersamaan dengan pelaksanaan  1 (satu) tahun Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Tema RAKERNAS Amdal 2013 "Memperkuat Infrastruktur Amdal dan UKL-UPL untuk Meningkatkan Efektivitas Izin Lingkungan" mengangkat posisisi strategis Izin Lingkungan dalam pembangunan Indonesia seperti amanat pada  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Peraturan Perundang-undangan sektor. Izin lingkungan yang menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan di Indonesia menjadi 'kunci penting dan menentukan' yang pada dasarnya jantung dari sistem perizinan di Indonesia.  Izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses Amdal dan UKL-UPL yang sudah dinyatakan layak.

Ada tiga agenda utama RAKENAS AMDAL 2013 ini, yaitu:

 

 

  • Esensi izin lingkungan dan prasyarat untuk terwujudnya efektivitas izin lingkungan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
  • Kondisi infrastruktur Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan saat ini;
  • Arah atau langkah ke depan (what's next) penguatan infrastruktur Amdal dan UKL-UPL untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan (2013-2015)

 

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam Sambutan Pembukaannya menyampaikan "Izin lingkungan merupakan alat untuk mewujudkan sustainable growth with equity. Pemerintah Indonesia telah telah memperluas strategi pembangunan tidak hanya pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs, tetapi juga pro-environment. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan "sustainable growth with equity" yang menempatkan isu lingkungan sebagai jantung dari semua rencana pembangunan di Indonesia. Melalui kebijakan ini Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dengan cara yang berwawasan lingkungan.  Izin lingkungan dapat menjadi 'filter atau penyaring' usaha dan/atau kegiatan yang dapat memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengutungkan secara ekonomi, diterima secara sosial dan ramah bagi lingkungan".

 

Pada kesempatan ini pula, Menteri Lingkungan Hidup (MENLH) memberikan arahan, penegasan dan instruksi yang harus dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah untuk memperkuat infrastruktur Amdal dan UKL-UPL serta meningkatkan efektivitas Izin Lingkungan.

 

Instrumen yang dianggap efektif ini, antara lain apabila:

 

 

  • Izin lingkungan dapat menjadi 'filter atau penyaring' usaha dan/atau kegiatan yang dapat memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan;
  • Proses Izin lingkungan harus memenuhi standar pelayanan publik, terutama dari segi efisiensi waktu dan biaya serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan rantai birokasi baru;
  • Izin lingkungan menjadi instumen yang mengikat komitmen pemrakarsa secara hukum, dan dapat secara mudah dan jelas diterapkan secara operasional oleh pemegang izin lingkungan dan diawasi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup;

 

Infrastruktur Amdal dan UKL-UPL yang diperlukan, antara lain terdiri dari:

 

  • Peraturan perudangan-undangan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
  • Panduan Teknis/ilmiah;
  • Kelembagaan;
  • Sumberdaya Manusia (SDM);
  • Pendanaan;
  • Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

 

Pengembangan dan penerapan sistem informasi AMDAL menjadi salah satu topik pembahasan yang  sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin lingkungan di Pusat dan daerah yang akuntable transparan dan partisipatif. Melalui pengembangan dan penerapan sistem informasi ini, proses amdal dan izin lingkungan dapat memenuhi kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima yaitu: pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan tetap menjaga kualitas dokumen Amdal dan izin lingkungan.  Dalam melakukan pengembangan sistem informasi ini, KLH juga akan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

 

RAKERNAS AMDAL 2013 ini pada dasarnya merupakan forum nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), pemrakarsa (pelaku usaha dan/atau kegiatan), pakar, konsultan Amdal, lembaga pelatihan dan masyarakat  untuk mengevaluasi dan merumuskan arah bagi pelaksanaan sistem Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Indonesia.   Melalui forum ini para pemangku kepentingan yang terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang biasa disebut AMDALERS dapat melakukan evaluasi dan merumuskan langkah ke depan penguatan infrastruktur Amdal untuk meningkatan efektivitas izin lingkungan di Indonesia. Para pemangku kepentingan dapat membahas Road Map Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta menyepakati tahapan-tahapan dan target waktu pengembangan dan penerapannya.

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA,

Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup,

Tlp/Fax: 8580111,

email: humaslh@gmail.com

 

CATATAN REKERNIS AMDAL:
Kementerian Lingkungan Hidup, 19 Juni 2013

 

RAKERNAS AMDAL berlangsung setiap dua tahun. Tindak lanjut RAKERNAS AMDAL 2011 lalu di Bali Nusa Dua Convention Centre, 13-14 Juli 2011, telah mendapat capaian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan para pihak terkait yaitu antara lain dengan:

 

Diterbitkannya:

 

 

  • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki  Amdal;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Peilibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013  tentang Audit Lingkungan Hidup;
  • Sistem dan kurikulem baru pendidikan dan pelatihan AMDAL yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Pusdiklat No.KEP-11/Pusdiklat/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;